Jejak Demonstrasi di Berbagai Daerah
Gelombang demonstrasi terjadi serentak di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua. Total sebanyak 20 kota tercatat menjadi lokasi aksi massa dengan jumlah demo terbanyak di Jawa dan Sumatera. Hal ini menunjukkan skala protes yang luas dan merata, mencerminkan keresahan masyarakat di berbagai daerah.
Sentimen Netizen terhadap Aksi Demo
Sentimen netizen di media sosial sebagian besar sangat negatif, mencapai 93,4%. Alasan utama kemarahan adalah kekerasan yang terjadi selama demo, termasuk tindakan aparat yang represif, kerusakan fasilitas umum, dan provokasi yang memicu kerusuhan. Sebagian kecil netizen menilai demo berjalan tidak terarah dan merugikan rakyat sendiri, namun mayoritas mengkritik aparat dan pemerintah atas penanganan yang dinilai brutal.
Tokoh Publik yang Paling Disorot
Di tengah gelombang demo, Presiden Prabowo dan Kapolri Listyo Sigit menjadi dua tokoh utama yang paling banyak disebut dan dikritik di media sosial. Presiden menghadapi sorotan atas lambatnya respons pemerintah, sementara Kapolri dikritik atas tindakan represif aparat yang menyebabkan korban luka. Kenaikan pangkat bagi aparat yang terluka pun menimbulkan kontroversi dan menambah kemarahan masyarakat.
Tuntutan Reformasi Aparat dan Pemerintah
Tindakan represif aparat memicu tuntutan agar dilakukan evaluasi kinerja dan reformasi aparat kepolisian. Selain itu, warga menuntut pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset untuk membasmi korupsi, pembubaran DPR, pengurangan pajak, serta pencopotan anggota DPR yang dianggap tidak aspiratif. Tuntutan-tuntutan ini mencerminkan harapan masyarakat atas transparansi, keadilan, dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat.
Akar Masalah Demonstrasi: Kesenjangan dan Beban Pajak
Penyebab utama demo adalah kesenjangan kesejahteraan yang menganga antara rakyat biasa dan pejabat negara. Data menunjukkan pendapatan anggota DPR RI sangat jauh di atas upah minimum rakyat biasa, bahkan untuk menyamai pendapatan satu periode DPR, seorang pekerja harus bekerja sekitar 99 tahun. Selain itu, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi beban baru yang menambah kesulitan hidup masyarakat di tengah ekonomi yang lesu.
Kondisi Ekonomi dan Lapangan Kerja
Daya beli masyarakat melemah seiring menurunnya simpanan masyarakat kelas menengah, sementara kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meningkat tajam, mencapai ribuan kasus per bulan di tahun 2025. Kesulitan mencari pekerjaan semakin menjadi persoalan yang memperberat situasi sosial ekonomi rakyat, menjadi salah satu faktor pendorong demo.
Rekomendasi Ekonomi untuk Pemerintah
Ekonom memberikan beberapa solusi antara lain mengurangi ketergantungan fiskal pada utang dan pajak, mengembangkan industri padat karya, serta mengalokasikan dana program pemerintah ke pos yang lebih prioritas untuk menangani pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi ekonomi rakyat dan menekan potensi konflik sosial di masa depan.
