Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan proyek besar yang ambisius dan dibangun di tengah krisis. Proyek besar pemindahan IKN banyak didiskusikan oleh pemerintah pada masa pandemi dan baru mulai ditargetkan untuk mulai dibangun Semester II 2022.
Dalam prosesnya, diestimasi pembangunan IKN akan menelan Rp 466 triliun. Pembiayaan pembangunan IKN awalnya direncanakan akan berasal dari APBN sebesar 19,2 persen atau Rp89,472 triliun, swasta dengan porsi 26,2 persen atau Rp122,092 triliun, dan melalui KPBU sebesar 54,6 persen atau Rp254,436 triliun.
Susunan pembiayaan tersebut akhirnya berubah. Dilansir dari website IKN, pembangunan IKN akan menggunakan APBN 53,5 persen dan sisanya 46,5 persen dari dana lain dari skema KPBU swasta dan BUMN. Skema pembiayaan yang berubah ini mengundang banyak komentar terkait konsistensi pemerintah dan urgensi pemindahan ibukota pada yang draftnya dibuat pada masa krisis pandemi.
Banyaknya komentar pro-kontra terkait IKN banyak disuarakan oleh masyarakat, salah satunya lewat sosial media. Data sosial media menunjukkan bahwa mayoritas perbincangan terkait IKN bernada negatif. Dari total perbincangan, hanya 34,1 persen yang bersentimen positif.
Banyaknya sentimen negatif disebabkan karena kekhawatiran masyarakat karena proyek ini terkesan terburu-buru. Selain itu, banyak juga yang merasa naskah akademik RUU abal-abal mengingat pembangunan ini memerlukan banyak pertimbangan dan perencanaan yang matang. Juga ada kekhawatiran terkait kemungkinan proyek ini berpotensi menjadi hambalang era Jokowi.
Dari sisi politik, terjadi penolakan tokoh publik terhadap pembangunan IKN baru. Banyak pakar yang menilai pembangunan belum direncanakan secara matang dan cenderung impulsif. Bahkan, ada juga yang berpendapat tentang kemungkinan tradeoff proyek-proyek lain yang biayanya harus dialihkan untuk pembangunan IKN.
Selain kritik-kritik yang disampaikan terkait urgensi dan kesiapan pembangunan IKN, juga terdapat beberapa komentar positif terhadap proyek ini. Komentar positif umumnya berasal dari apresiasi pembangunan dan harapan terhadap proyek IKN.
Berdasarkan user profiling yang dilakukan, perbincangan sosial media berdasarkan asal daerahnya umumnya berasal dari daerah-daerah dengan penetrasi internet tinggi dan daerah yang berkaitan langsung dengan kebijakan ini. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan perbincangan IKN baru mayoritas berasal dari provinsi-provinsi di pulau Jawa dan provinsi Kalimantan Timur.
