
Reshuffle Kabinet, Bagaimana Opini Masyarakat dan Popularitas Tokoh Berkat Isu Ini?
Pada Rabu 15 Juni lalu Presiden Joko Widodo baru saja merombak susunan menteri Kabinet Indonesia Maju. Reshuffle kali ini mengangkat 2 menteri dan 3 wakil
Pada Rabu 15 Juni lalu Presiden Joko Widodo baru saja merombak susunan menteri Kabinet Indonesia Maju. Reshuffle kali ini mengangkat 2 menteri dan 3 wakil
Draf RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) rencananya akan disahkan bulan Juli 2022. Sayangnya, masih ada pasal-pasal yang tidak selaras dengan keinginan publik, salah satunya
Metaverse yang kini dikembangkan Facebook menurut sebagian pihak cukup potensial dan akan banyak diadopsi di masa depan. Di sisi lain, juga banyak kritik terhadap metaverse dengan argumen terkait kelayakan dan kemudahan akses (feasibility), privasi, keselamatan pengguna, dan isu sosial. Frances Haugen, seorang whistleblower Facebook juga mengkritik pengembangan metaverse akan merugikan Meta (Facebook) karena kurang prospektif dan maraknya isu disekitar pengembangan dan eksekusinya.
Pemilu Serentak 2024 seharusnya bisa menjadi salah satu media pesta demokrasi yang dinikmati masyarakat. Sayangnya, muncul wacana penundaan pemilu dengan berbagai alasan seperti pemulihan ekonomi
Turunnya penawaran kedelai dan tingginya lonjakan permintaan menjadi penyebab utama kenaikan harga kedelai. Dengan mayoritas kebutuhan kedelai dalam negeri bersumber dari impor, perubahan harga di pasar internasional berdampak signifikan terhadap harga dalam negeri
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan proyek besar yang ambisius dan dibangun di tengah krisis. Proyek besar pemindahan IKN banyak didiskusikan oleh pemerintah pada masa
Pada Akhir 2021 sampai Januari 2022 sempat terjadi kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harganya. Di banyak tempat, harga minyak goreng sempat menyentuh di atas 20
Pemberlakuan pembelajaran tatap muka (PTM) merupakan salah satu hal yang sangat dinanti-nanti dari memulihnya pandemi. Selama pemberlakuan lockdown pembelajaran jarak jauh (PJJ) merupakan satu-satunya solusi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan. Pengesahan UU HPP mengubah banyak