Untuk menyiarkan informasi lebih luas, diperlukan alat atau sistem yang bisa menyalurkan informasi dengan jangkauan lebih jauh dan kualitas lebih bagus. Salah satu solusi yang
Digitalisasi merupakan hal yang sangat krusial untuk dilakukan di masa modern sekarang. Untuk itu, pemerintah Indonesia juga sudah menyiapkan program dalam rangka mengadopsi teknologi digital
Dalam bernegara, integritas merupakan suatu keharusan untuk dimiliki para negarawan sebagai perwakilan dari rakyat. Sayangnya, untuk urusan ini, nampaknya Indonesia bukanlah ahlinya. Sejak sebelum berdirinya
Pada Rabu 15 Juni lalu Presiden Joko Widodo baru saja merombak susunan menteri Kabinet Indonesia Maju. Reshuffle kali ini mengangkat 2 menteri dan 3 wakil
Draf RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) rencananya akan disahkan bulan Juli 2022. Sayangnya, masih ada pasal-pasal yang tidak selaras dengan keinginan publik, salah satunya
Metaverse yang kini dikembangkan Facebook menurut sebagian pihak cukup potensial dan akan banyak diadopsi di masa depan. Di sisi lain, juga banyak kritik terhadap metaverse dengan argumen terkait kelayakan dan kemudahan akses (feasibility), privasi, keselamatan pengguna, dan isu sosial. Frances Haugen, seorang whistleblower Facebook juga mengkritik pengembangan metaverse akan merugikan Meta (Facebook) karena kurang prospektif dan maraknya isu disekitar pengembangan dan eksekusinya.
Naiknya harga-harga terjadi di banyak tempat, termasuk Indonesia. Ekonomi yang mulai memanas dan ketidakpastian global banyak ditunjuk sebagai penyebab utamanya. Indonesia juga terkena getahnya, terutama
Pemilu Serentak 2024 seharusnya bisa menjadi salah satu media pesta demokrasi yang dinikmati masyarakat. Sayangnya, muncul wacana penundaan pemilu dengan berbagai alasan seperti pemulihan ekonomi
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan proyek besar yang ambisius dan dibangun di tengah krisis. Proyek besar pemindahan IKN banyak didiskusikan oleh pemerintah pada masa
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan. Pengesahan UU HPP mengubah banyak